Rabu, 11 Februari 2009

JK Lebih siap dan lebih tenang

Citizen Journalism
08/02/2009 - 03:08

JK nampak tenang menghadapi situasi serumit apapun, termasuk hembusan isu capres cawapres 2009. Modal ini yang diperlukan setiap pemimpin untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh tekanan. JK juga satu di antara sedikit tokoh nasional yang mendekati sikap negarawan. 

Pernyataan JK dari Washington DC yang mempersilahkan kader Golkar lain untuk nyapres adalah sikap yang elegan. Seharusnya sebagai ketua umum Golkar, JK mempunyai hak lebih tinggi untuk terlebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai capres. 

Mendapatkan gelar doktor kehormatan (DHC) di bidang perdamaian dari Universitas Soka Tokyo, menjadi tamu pertama Wapres dari luar negeri yang diterima Wapres AS Joe Biden, menerima penghargaan dari pemerintah Belgia atas prestasinya meningkatkan hubungan kedua negara, menjadi langkah-langkah penting JK ke tangga lebih tinggi. Setidaknya JK menunjukkan kemampuan dirinya sebagai negarawan, politisi, pemimpin dan lobier sejati. 

JK mungkin sedang berhitung untuk meraih kekuasaan tertinggi dengan resiko minimal, sebagai saudagar dan politisi senior, JK tentu mempersiapkan segala sesuatunya dan bertindak savety tanpa harus terbaca pihak lain termasuk SBY yang tengah 'menyanderanya'.

Banyak pihak yang menilai JK sebagai real leader, lebih kongkrit, rasional, dan memahami apa yang harus dilakukan. JK sepertinya bekerja lebih maksimal dan tidak terlalu peduli dengan pembangunan citranya. JK berani mengambil keputusan sulit, dan menyampaikan kebijakan pemerintah meskipun kurang populis. 

Peran besarnya di bidang ekonomi dan penanggulangan ancaman disintegrasi adalah sedikit di antara sekian bukti bahwa JK punya kapasitas dan kegesitan dalam bekerja. Sayang sekali JK seperti menahan diri dari obsesi politiknya, ini berbeda dengan beberapa tokoh nasional yang sudah jauh hari mendeklarasikan diri sebagai capres. 

Apakah gerangan dengan JK sehingga tidak mendorong Golkar mencapreskannya? Benarkah terjadi persaingan begitu ketat di internal partai? Ataukah demokrasi kita masih semu sehingga melihat JK sebagai 'orang lain' hanya karena bukan orang Jawa? 

Tofiq Amrullah, taufiq_am98@yahoo.com