Minggu, 18 Sep 2011 04:10 WIB
JAKARTA, RIMANEWS - Kasus pemogokan karyawan PT Freeport Indonesia menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah Indonesia lebih menunjukkan keberpihakan pada pemilik modal asing ketimbang rakyatnya sendiri. Merespon aksi pemogokan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral justru menekankan pentingnya "menjaga kepentingan nasional" yang kemudian diterjemahkan dengan menjaga kepentingan investor asing demi kesehatan iklim investasi dalam negeri.
Direktur Rumah Ekonomi Rakyat, Taufiq Amrullah menilai hak para karyawan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik mungkin sekali dikorbankan, mengingat keengganan pihak manajemen Freeport memenuhi tuntutan para karyawan untuk menaikan gaji pegawai non-staf sampai tingkat 3 dari $2.1-$11 menjadi $17.5-$43 per jam.
Padahal, kata Taufiq, permintaan para karyawan merupakan hal yang wajar mengingat besarnya kontribusi Freeport Indonesia kepada induk perusahaannya, Freeport McMoran Copper & Gold, yang mencapai 51 persen. Sementara 49 persen sisanya disumbangkan oleh anak perusahaan Freeport McMoran yang tersebar di seluruh dunia.
"Sebagai perbandingan, para karyawan Freeport di Amerika Utara mendapat bayaran $30-$230 per jam, padahal sumbangannya jauh lebih kecil daripada Freeport Indonesia", kata Taufiq dalam rilisnya yang diterima redaksi di Jakarta Minggu (18/9/2011).
Rumah Ekonomi Rakyat mendesak pemerintah Indonesia agar lebih berpihak pada para pekerja yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia.
"Menjaga sehatnya iklim investasi memang penting, tapi menyejahterakan rakyat jauh lebih penting. Pemerintah harus berani menekan manajemen Freeport Indonesia untuk memenuhi tuntutan para karyawan", demikian Taufiq.[ian]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar